Ratusan Buruh Demo Tuntut
Penghapusan Outsourcing
Ratusan
buruh dari berbagai perusahaan yang tergabung dalam Serikat Buruh Seluruh
Indonesia (SBSI) mendatangi Gedung DPRD Berau menuntut para wakil rakyat untuk
memperjuangkan nasib buruh, Rabu (3/10/2012).
Setelah
menyampaikan aspirasinya kepada anggota dewan, massa lalu bergerak ke Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Berau.
Para
perwakilan demonstran diterima Kepala Disnakertrans, Syarkawi. Gofri, Ketua
SBSI Kabupaten Berau menyampaikan ketidakadilan yang diterima masyarakat Berau
dari perusahaan-perusahaan yang dinilai kurang memperhatikan putra daerah.
"Mereka
(perusahaan) lebih cenderung kepada pekerja dari luar daerah, sedangkan putra
daerah hanya dijadikan tenaga outsourcing," ujarnya.
Selain
itu, SBSI juga menuntut kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan menuntut
perusahaan yang beroperasi di Berau untuk memberikan jaminan kesehatan yang
layak bagi buruh.
Setelah
berdikusi dengan Disnakertrans Berau, ratusan buruh tersebut juga mendatangi
kantor Bupati Berau. Bupati Berau, Makmur HAPK saat menemui para demonstran
berjanji akan memperjuangkan hak-hak para buruh ke tingkat provinsi.
Outsourcing juga membuat PT Huawei didemo
karyawannya. Ratusan karyawan dari Federasi niaga informatika, keuangan, dan
perbankan serikat buruh sejahtera Indonesia PT Huawei Tech Investment (HTI)
melakukan aksi damai mogok kerja di Jakarta, Jumat (30/11). Mereka menuntut
penghapusan sistem outsourcing dan menolak para tenaga pekerja asing.
Analisa
:
·
Dari
sudut pandang buruh : bahwa outsourcing itu hanya
menguntungkan sebelah pihak saja dimana apabila outsourcig itu dilakukan maka
sebagian buruh yang sudah berumah tangga tidak cukup untuk membiayai
keluarganya kelak sebab upah yang kecil dan ketetapan kerja yang tidak pasti. Oleh
karena itu mereka harap pemerintah dapat mengambil keputusan yang adil karena
upah minimum yang kecil tidak sesuai dengan UU.
·
Dari
sudut pandang perusahaan : menurut saya dengan dilakukannya
outsourcing ini maka perusahaan sedikit meminimumkan anggaran pengeluaran
karena dengan memberikan upah yang kecil pada buruh dan tidak bersifat tetap. Namun
tidak semua pihak bisa menerima system tersebut. Sebaiknya di perusahaan
memperhatikan lagi dampak baik dan tidaknya pada masyarakat.
·
Dari
sudut pandang pemerintah : menurut saya, pemerintah
seharusnya mengambil tindakan yang adil demi kesejateraan rakyatnya, perhatikan
juga dampak dari system outsourcing ini pada rakyat bawah yang mempunyai banyak
keluarga atau tanggungan, mereka makin miris kehidupannya, bagaimana nasib anak
bangsa nantinya .
Sumber
:
